Komisi VI Rapat Dengan Deputi BUMN Dan Direksi PT KPBN

18-03-2013 / KOMISI VI

Panitia Kerja (Panja) Kelapa Sawit dan Karet, Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Deputi BUMN dan Direksi PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPBN), Senin (18/3). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Erik Satrya Wardhana (F-Hanura), didampingi Aria Bima (F-PDI Perjuangan).

Dalam rapat tersebut Panja menanyakan berbagai hal terkait produksi karet dan sawit nasional. Saat ini produksi dua komoditas tersebut sedang suram. Volume perdagangannya cenderung menurun. Proyeksi dan master plan dua komoditas ini jadi pertanyaan anggota Panja Komisi VI.

Iskandar Syaichu (F-PPP) mempertanyakan tidak adanya koordinasi yang baik antara Kementerian BUMN dan PT. KPBN soal laporan keuangan, khususnya menyangkut laba-rugi perusahaan. Iskandar juga mengeritik Deputi BUMN yang tidak memerhatikan infrastruktur pelabuhan. Menurut Iskandar, kondisi infrastruktur di pelabuhan sangat mempengaruhi komoditas sawit dan karet kita.

Soal kapastian hukum juga jadi pertanyaan, terutama menyangkut pemanfaatan lahan perusahaan yang sedang digunakan oleh perusahaan-perusahaan BUMN. Sementara Edhy Prabowo (F-Gerindra) mempertanyakan 90% produk-produk PTPN yang dipasarkan oleh PT. KPBN. Sementara 10%-nya lagi tidak jelas. Ke mana larinya sisa produksi tersebut? Edhy mengakhawatirkan adanya banyak titipan yang mengintervensi PT.KPBN ini. (mh)

 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...